Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melaksanakan program
Keluarga Berencana (KB) baik melalui anggaran, peningkatan pengguna Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) maupun menjalin kerja sama yang baik dengan
swasta dinilai Advance Family Planning (AFP), salah satu organisasi
internasional yang fokus terhadap program KB, pantas menerima penghargaan.
Sertifikat penghargaan dari AFP ini diserahkan Direktur AFP, Alice P Merrit
kepada Walikota Pontianak, Sutarmidji di rumah jabatan, Selasa (31/7).
“Kami sangat
apresiasi dengan dukungan Pemkot Pontianak melalui Pak Walikota yang luar
biasa, terlalu banyak kalau disebutkan . Tapi tiga hal tersebut yang
signifikan,” ujar Mayun Pudja, AFP Chief of Secretary-CCP Foundation.
Menurut Mayun,
program AFP berupa advokasi dalam hal menyajikan data dan fakta untuk
meningkatkan motivasi dari pengambil kebijakan merevitalisasi program KB.
Tujuan AFP yakni menyebarkan pengetahuan dan pendidikan terkait KB. Berdasarkan
data yang ada, sebanyak 57,4 persen wanita menggunakan kontrasepsi, 9,1
persennya belum terlayani dalam hal perencanaan keluarga. “Ada tiga
indikatornya yakni peningkatan dana, kebijakan publik yang mendukung KB dan
meningkatnya MKJP,” ungkapnya.
Tak
hanya Walikota yang menerima penghargaan dari AFP, Ketua District Working Group
(DWG) yang diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak
dan KB (BPMPAKB) Kota Pontianak, Dharmanelly juga mendapat penghargaan atas
keberhasilan Kota Pontianak sebagai panutan di Indonesia dalam program KB. “Kami
berterimakasih pada Walikota, instansi terkait dan pokja AFP Pontianak atas dukungannya terhadap program ini,” ucap Direktur AFP
International, Alice P Merrit.
Alice menambahkan, Kota Pontianak
telah mewujudkan komitmen Indonesia dalam melaksanakan program KB menjadi
nyata. “Indonesia menjadi tujuan studi negara berkembang dalam KB. Itu terwujud
karena peran Kota Pontianak,” tuturnya.
Sementara itu, Walikota Pontianak,
Sutarmidji mengakui peningkatan anggaran KB tidak terlalu besar. APBD 2012,
Pemkot menganggarkan 33 persen untuk anggaran KB. “Kita akan upayakan anggaran ke
depannya lebih meningkat lagi. Mungkin 100 sampai 200 persen dari yang ada
sekarang ini. Kita akan membahasnya dengan dewan,” jelasnya.
Kendati dana penyuluhan KB di Kota
Pontianak tidak begitu besar, namun dengan bersinergi dan menggandeng pihak
lain seperti TNI/Polri dan swasta melalui Apindo, Pemkot mampu meningkatkan
peserta KB khususnya MKJP. “Pihak-pihak lain juga terlibat dan memiliki peran
yang besar baik itu TNI/Polri maupun Apindo yang mengikutsertakan karyawan
setiap perusahaan yang dinaunginya dalam program KB,” timpalnya.
Dia menambahkan, program KB di Kota
Pontianak terintegrasi dengan program-program Pemkot lainnya meskipun secara
tidak langsung. Sebut saja, program perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian
beasiswa, Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) dan Jaminan Persalinan (Jampersal)
yang juga turut mendukung suksesnya program KB,” imbuhnya.
Kepala BPMPAKB Kota Pontianak,
Dharmanelly menuturkan, dalam meningkatkan program KB di Kota Pontianak ini,
pihaknya akan menggandeng kader PKK dengan menggelar berbagai pelatihan di
bidang KB. Dia menilai, PKK merupakan organisasi yang langsung berhubungan
dengan masyarakat sehingga lebih efektif untuk mengajak masyarakat mengikuti
program KB. “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan AFP kepada Kota
Pontianak sebagai wilayah kerja selain Bandung,” pungkasnya. (jim)
0 komentar:
Posting Komentar