Dirtek PDAM Harus Turun ke Lapangan

Walikota Pontianak, Sutarmidji, Jum’at (9/12) melantik Afandi sebagai Direktur Teknik (Dirtek) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Rudy Enggano sebagai Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PD Bank Pasar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota.
            Kepada Dirtek PDAM yang baru dilantik, Sutarmidji meminta supaya rutin turun ke lapangan untuk melihat dan menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat terkait pelayanan air PDAM. “Jadi Pak Afandi harus sering di lapangan. Kalau direktur teknik itu tiap hari pakai dasi dan jas, itu bukan direktur teknik. Kalau perlu direktur teknik itu pakai pakaian lapangan. Tidak perlu di kantor, saudara keliling saja di mana tempat-tempat yang rawan atau yang ada keluhan dari masyarakat,” ujar Sutarmidji.
Dia juga meminta PDAM untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. “Saluran telepon untuk keluhan pelayanan diperbanyak. Kalau perlu buat kerja sama dengan media untuk keluhan apa saja dari masyarakat terkait pelayanan air PDAM. Kalau orang mau marah, biar saja mereka marah yang penting keluhan-keluhan itu segera direspon,” ucapnya.
            Walikota tak henti-hentinya menekankan kepada PDAM agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kualitas air bersih juga turut ditingkatkan. “Walaupun sudah cukup baik tapi saya merasa belum puas karena masih bisa kita tingkatkan lagi,” tuturnya.
            Menurut dia, dari sisi usaha PDAM sudah baik. Artinya, dari yang sebelumnya rugi, sekarang sudah bisa membukukan keuntungan atas kerja keras semua pihak termasuk dewan pengawas dan direksi serta jajaran PDAM. “Memang dari 77 ribu pelanggan PDAM, misalnya saja ada keluhan sekitar dua hingga lima persen, saya masih toleran. Tapi jangan tidak ditanggapi keluhan-keluhan itu,” timpalnya.
            Sutarmidji berharap, upaya PDAM untuk peningkatan kualitas dan produksi menjadi perhatian bersama untuk capaian Millennium Development Goals (MDG’s) 2015. “Capaian itu kita harus kejar 80 persen cakupan pelayanan. Maksudnya, saya sudah berikan kebebasan PDAM untuk melakukan langkah-langkah demi perbaikan kualitas PDAM. Yang saya minta cuma tuntutan pelayanan kepada masyarakat semakin hari semakin baik, itu saja,” paparnya.
            Begitu juga kepada Dewan Pengawas Bank Pasar, dia menilai dari sisi usaha yang dijalankan BPR Bank Pasar masih belum sesuai karena melayani kredit dengan jangka waktu panjang, artinya lebih dari dua tahun. “Harusnye BPR itu tidak melayani kredit yang lebih dari satu tahun dan tidak melayani kredit yang jumlahnya melebihi,” terangnya.
            BPR, menurut Sutarmidji, seharusnya melayani kredit untuk pedagang kecil karena dinilainya tingkat kemacetan kreditnya sangat kecil. “Saya ambil contoh misalnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu bunganya cukup besar, lebih dari 15 persen. Tapi bisa terlaksana dengan tingkat kemacetan yang sangat kecil. Kenapa BPR tidak bisa seperti itu,” jelasnya.
            Untuk itu, dia meminta pegawai BPR Bank Pasar rutin turun ke pasar-pasar, khususnya pasar tradisional untuk mengelola kredit yang ada bagi pedagang-pedagang kecil. “Kios kita punya banyak di sana. Jadi saudara bisa lakukan usaha di sana,” pungkasnya. (jm)
 

Pemkot Giat Tingkatkan Pelayanan Publik

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dinilai telah melakukan peningkatan yang signifikan dalam sektor pelayanan publik. Hal ini diungkapkan Bambang Anom, Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rabu (7/12) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota, usai mendengar ekspose dari Pemkot Pontianak terkait sektor pelayanan publik.
            Bambang menuturkan, kedatangan pihaknya ke Kota Pontianak dalam rangka mendukung keinginan aparatur Pemkot Pontianak dan masyarakat terutama dalam membangun peningkatan sektor pelayanan publik. Karenanya, dia pun mengusulkan Pemkot agar dilakukan penilaian terhadap pelayanan publik di Kota Pontianak. “Nah, setelah diteliti, baik dari data-data dan masukan-masukan dalam pertemuan tadi, ada peningkatan signifikan dalam pelayanan publik di Kota Pontianak,” ujar Bambang.
            Dia menilai, ada beberapa keunggulan dan inovasi-inovasi yang diterapkan Pemkot dalam peningkatan pelayanan publik. Terobosan inovasi-inovasi itu atas dasar kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan publik seperti dalam pelayanan air minum, pelayanan terpadu satu pintu, sekolah internasional dan lain sebagainya.
            Pelayanan publik merupakan sektor yang sangat vital dalam kaitannya menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari keruntuhan karena apabila pelayanan publik tidak bagus maka berdampak terhadap kemerosotan negara.
            Bambang mendukung dan memberikan apresiasinya terhadap keinginan Pemkot untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik. “Artinya, meskipun seandainya Walikota tidak menjabat lagi namun hal itu harus semakin ditingkatkan,” tutur dia.
            Dia menekankan, hal yang perlu ditingkatkan Pemkot adalah koordinasi internal sehingga bisa mencapai sebagai kota terunggul dalam pelayanan publik karena koordinasi merupakan faktor keberhasilan pelayanan publik.
            Senada dengan yang disampaikan Bambang, Walikota Pontianak, Sutarmidji minta kepada SKPD-SKPD yang ada kaitannya dengan perizinan selalu meningkatkan koordinasi. “Jangan sampai SKPD-SKPD yang ada kaitannya dengan perizinan merasa kewenangannya dikurangi karena sudah ada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T),” kata Sutarmidji.
            Dia membantah, jika kewenangan SKPD-SKPD yang ada kaitannya dengan perizinan dikurangi karena tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Bahkan satu pekerjaan itu akan ringan kalau itu bisa dikoordinasikan dengan baik. Tanpa koordinasi maka pelayanan itu tidak maksimal,” terangnya.
            Menurut dia, hal ini harus tersistem tanpa memandang siapapun walikota yang akan menjabat nantinya karena apabila sistem ini sudah jalan maka siapapun walikota yang menjabat nantinya semua akan berjalan dengan baik. “Tinggal bagaimana kita memberikan pelayanan yang betul-betul, bukan bicara untuk kepentingan pribadi atau golongan,” tukasnya.
            Dalam pelayanan publik, Sutarmidji tidak menginginkan adanya diskriminasi maupun kepentingan pribadi atau golongan. “Saya tidak berharap adanya penghargaan ini itu. Yang jelas kalau saya lebih senang sepanjang masyarakat menganggap ada perubahan atau kenyamanan dalam pelayanan, itu sudah merupakan penghargaan yang paling memuaskan bagi saya,” pungkasnya. (jm)

Guru-guru Brunei Darussalam Kunjungi Pontianak

Rombongan persatuan guru-guru asal Brunei Darussalam, Selasa (6/12) malam, melakukan lawatan yang diterima secara resmi oleh Wakil Walikota Pontianak, Paryadi di Aula rumah jabatannya. “Lawatan ini membuktikan bahwa selain untuk mempererat tali silaturrahmi juga memberikan kepercayaan bagi masyarakat luar bahwa Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat umumnya cukup baik,” ujar Paryadi mengawali sambutannya dihadapan guru-guru Brunei Darussalam dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pontianak. Kunjungan persatuan guru-guru Brunei Darussalam ini untuk mengikuti pertandingan persahabatan bulu tangkis dengan PGRI.
            Menurut dia, antara masyarakat Brunei Darussalam dan Indonesia, khususnya masyarakat Kota Pontianak, tidak ada permasalahan karena hubungan yang terjalin antara masyarakat kedua negara cukup akrab. “Apalagi guru-guru baik yang ada di Brunei maupun di sini bisa menjadi penyambung, saling bertukar pikiran dan memberikan masukan,” tuturnya.
            Paryadi mengakui, negara Brunei Darussalam sebagai negara yang termasuk makmur dalam perekonomian, banyak hal yang bisa dipelajari dari negara itu diantaranya bagaimana membangun peranan masyarakatnya.
            Dia berharap, dengan terjalinnya hubungan yang baik antara guru-guru baik dari Brunei Darussalam maupun PGRI bisa memperkuat, terutama dalam membangun intelektual bangsa.
            Paryadi juga mengajak para investor yang ada di Brunei Darussalam, untuk berinvestasi di Kota Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa. “Kita mengundang melalui rombongan yang hadir pada malam ini, apabila punya mitra-mitra bisnis untuk membangun Kota Pontianak dengan berinvestasi di sini khususnya dalam bidang perdagangan dan jasa,” katanya.
            Sementara itu, Ketua Rombongan Persatuan Guru-guru Brunei Darussalam, Antin mengungkapkan rasa senang dan terharunya dengan sambutan Pemerintah Kota Pontianak atas kunjungan sekaligus pertandingan persahabatan bulu tangkis antar kedua negara. “Saya merasa terharu karena sebenarnya Bapak Wakil Walikota ada tugas ke daerah namun beliau bersedia dan meluangkan waktunya untuk menerima kunjungan kami ke sini,” ungkap Antin.
            Dia menambahkan, kunjungan rombongan yang terdiri dari guru-guru Brunei Darussalam ini bertujuan untuk mempererat tali silaturrahmi, khususnya dengan warga PGRI serta menjalin keakraban melalui pertandingan persahabatan bulu tangkis antar guru-guru kedua negara. (jm)

Jangan Diskriminasi Penderita HIV/AIDS

Wakil Walikota Pontianak, Paryadi menilai, penanggulangan HIV/AIDS bukanlah pekerjaan yang mudah di tengah stigma dan persepsi negatif terhadap orang-orang yang terkena HIV/AIDS. Pasalnya, banyak masyarakat yang menjauhi serta menghindari penderita virus yang mematikan ini. “Ini perlu disadari dan diberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Mereka juga butuh perhatian dari kita,” ujar Paryadi saat membuka pertemuan stakeholder kecamatan dalam rangka membangun komitmen pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, Selasa (6/12) di aula rumah jabatan Wakil Walikota.
            Menurut Paryadi, penularan HIV/AIDS tidak hanya unsur kesengajaan melalui perilaku seksual, penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik, namun bisa saja melalui tranfusi darah atau sebab-sebab lainnya. “Untuk itu, perlu diberikan pemahaman atau informasi terkait HIV/AIDS di masyarakat,” tuturnya.
            Petugas di kelurahan-kelurahan yang terdekat dengan masyarakat, kata dia, bisa memberikan pemahaman maupun informasi secara utuh sebagai upaya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
            Jumlah penderita HIV di Kota Pontianak sebanyak 1.588 orang, sedangkan AIDS sebanyak 860 orang. Jumlah penderita HIV/AIDS sebanyak itu merupakan bagian dari masyarakat Kota Pontianak karenanya melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak berupaya menolong para penderita HIV/AIDS ini.
            Dia menambahkan, upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan intensif sehingga penularannya bisa diminimalisir. “Masyarakat diharapkan lebih mengenali bahaya HIV/AIDS. Dengan demikian, mereka dapat melindungi diri dari infeksi penyakit tersebut,” pungkasnya. (jm)

Followship

 
 

© Bluberry Template Copyright by Kota Pontianak

Template by Blogger Templates | Blog-HowToTricks