Antisipasi Pelanggaran, BKD Sosialisasikan Aturan Disiplin

Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak masih ditemukan pelanggaran disiplin. Untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran disiplin pegawai, BKD Kota Pontianak menggelar sosialisasi terkait aturan-aturan disiplin pegawai negeri sipil (PNS), Jumat (15/6) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota. Peserta sosialisasi adalah kepala sekolah dan guru se Kota Pontianak.
            “Tujuannya agar pegawai dapat memahami peraturan kepegawaian sehingga harapan kami dengan adanya pemahaman ini tidak ada lagi pelanggaran karena ketidaktahuan terhadap hak dan kewajibannya sebagai PNS,” ujar Kepala BKD Kota Pontianak, Zumiyati membuka kegiatan sosialisasi.
            Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini merupakan program rutin BKD yang digelar secara bertahap bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebelumnya, pada triwulan pertama sosialisasi sudah dilaksanakan kepada seluruh kasubbag umum dan kepegawaian SKPD yang ada di lingkungan Pemkot. Sosialisasi saat ini memasuki triwulan kedua yang ditujukan bagi kepala sekolah dan guru. Sedangkan pada triwulan ketiga mendatang akan disosialisasikan kepada kepala Puskesmas dan UPTD. “Karena kita mengevaluasi selama ini banyak temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Ada banyak faktor, apakah itu karena kurang sosialisasi, ketidaktahuan pegawai dengan hak dan kewajibannya, malas membaca peraturan-peraturan yang sudah kita sampaikan dan faktor lainnya,” ungkapnya.
            Dalam kegiatan sosialisasi ini, Zumiyati berharap para peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya apapun yang ada kaitannya dengan permasalahan kepegawaian supaya para pegawai memahami dan mengerti aturan-aturan kepegawaian maupun hak dan kewajibannya. “Silakan bapak ibu menanyakan apa saja yang tidak paham tentang persoalan kepegawaian dalam sesi diskusi setelah penyampaian materi sosialisasi,” katanya.
            Senada dengan Kepala BKD, Sekretaris BKD, Lazuardi mengatakan pegawai yang profesional adalah pegawai yang mampu meningkatkan kinerja dan disiplin. “Untuk meningkatkan kinerja dan disiplin tentunya kita harus memahami dulu visi dan misi sekolah,” katanya di hadapan kepala sekolah dan guru yang hadir.
            Dia juga minta kepada peserta sosialisasi agar memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi serta mengerti tujuan dan sasaran dari lembaga masing-masing. “Pahami tugas pokok dan fungsi saudara, tingkatkan kinerja dan disiplin,” pungkasnya. (jim)

123 Petugas Fardhu Kifayah Terima Bantuan

Sebanyak 123 petugas pemulasaran jenazah atau fardhu kifayah mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Bantuan ini merupakan fasilitasi biaya transportasi bagi petugas fardhu kifayah se Kota Pontianak. Masing-masing petugas fardhu kifayah mendapatkan bantuan senilai Rp 1,8 juta per tahun yang diserahkan secara bertahap dalam dua semester atau per enam bulan. Untuk tahap pertama ini, masing-masing mendapat bantuan Rp 900 ribu. “Jadi pada hari ini yang diserahkan untuk semester pertama sebesar Rp 900 ribu bagi masing-masing petugas fardhu kifayah. Sisanya Rp 900 ribu lagi akan diserahkan pada akhir semester depan,” ujar Wakil Walikota Pontianak, Paryadi usai menyerahkan bantuan kepada petugas fardhu kifayah, Kamis (14/6) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota.
            Menurut Paryadi, fardhu kifayah merupakan persoalan penting yang harus dipenuhi bagi setiap kaum muslim yang meninggal dunia. Untuk itu, dia meminta setiap lingkungan Rukun Warga (RW) harus ada petugas fardhu kifayah. ”Kan tidak mungkin misalnya ada yang meninggal di satu RT terus mengundang petugas fardhu kifayah dari jauh apalagi lintas kecamatan. Kasihan mayatnya menunggu terlalu lama untuk proses fardhu kifayah,” katanya.
            Selain itu, dia juga minta kepada petugas fardhu kifayah supaya menularkan ilmunya kepada masyarakat sekitar yang berminat untuk melakukan tugas mulia ini. “Kalau tidak didorong oleh tokoh-tokoh agamanya, mungkin lambat laun petugas-petugas fardhu kifayah ini semakin berkurang,” ungkapnya.
            Paryadi menilai, perlu adanya kaderisasi petugas fardhu kifayah terutama di kalangan generasi muda karena hal ini penting sebagai keberlanjutan dan regenerasi dalam menjalankan tugas fardhu kifayah. “Ilmu fardhu kifayah ini gampang-gampang susah. Kelihatannya gampang tapi begitu dalam prakteknya bisa saja lupa apa yang harus dilakukan,” tukasnya.
                Pelatihan-pelatihan fardhu kifayah juga perlu dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Terlebih jika ada jenazah yang perlu penanganan khusus karena mengidap suatu penyakit menular seperti HIV/AIDS, perlu pelatihan khusus supaya petugas fardhu kifayah memahami cara penanganan fardhu kifayah bagi jenazah tersebut. “Kita minta Dinas Kesehatan juga ikut memberikan pelatihan khususnya penanganan jenazah yang mempunyai hal-hal khusus seperti ini,” tutur Paryadi.
            Untuk itu, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan perlu adanya sertifikasi bagi petugas fardhu kifayah yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait penanganan khusus fardhu kifayah terhadap jenazah tersebut. “Meskipun ini wacana tetapi bukan berarti sertifikasi ini untuk mempersulit tetapi untuk memberikan pemahaman bahwa dia sudah pernah mengikuti pelatihan tentang fardhu kifayah,” jelasnya.
            Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Syarif Ismail mengatakan tujuan diberikan bantuan ini sebagai penghargaan dan pembinaan Pemkot Pontianak terhadap kegiatan petugas fardhu kifayah yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang telah meninggal dunia guna memenuhi syariat agama Islam. “Jadi bantuan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemkot bagi petugas fardhu kifayah yang telah rela melakukan tugas mulia ini,” imbuhnya.
            Jumlah petugas fardhu kifayah yang menerima bantuan tahun 2012 ini meningkat dibanding tahun 2011 lalu yang berjumlah 100 orang. (jim)

Sutarmidji Ajak Perusahaan Peduli RTH

Walikota Pontianak, Sutarmidji menyambut baik kepedulian pihak swasta dalam membantu program Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak khususnya program perbaikan rumah tak layak huni (RTH). Salah satu perusahaan yang peduli terhadap perbaikan RTH, PT. Diamond Indosatria, Selasa (12/6) memberikan bantuan senilai masing-masing Rp 7,5 juta untuk perbaikan RTH bagi sepuluh warga Kota Pontianak yang kurang mampu sebagai program Corporate Social Responsibility (CSR) di ruang rapat Walikota. “Ini bentuk nyata dari kepedulian perusahaan  atau pengusaha yang ada di Kota Pontianak,” ujar Sutarmidji.
            Dia mengajak pengusaha maupun perusahaan yang ada di Kota Pontianak untuk berpartisipasi  dalam membantu program pemerintah khususnya program perbaikan RTH ini karena dengan demikian bisa mengurangi kemiskinan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. “Kalau kemiskinan berkurang dan pendapatan masyarakat sudah cukup baik, maka akan berpengaruh pada iklim usaha yang kondusif dan pertumbuhan usahanya semakin meningkat. Saya berharap ini diikuti perusahaan-perusahaan lain,” ungkapnya.
            Pemkot mematok target perbaikan RTH ini sekitar seribuan rumah. Selain CSR, sumber dana perbaikan RTH juga berasal dari bantuan Kementerian Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Pemkot hanya sebatas mengawasi pelaksanaannya. Pemkot juga menganggarkan dana untuk perbaikan RTH dalam APBD sebesar Rp 2 miliaran setiap tahunnya. “Tahun depan mungkin akan kita tingkatkan karena saya maunya ada peningkatan,” katanya.
            Permasalahan RTH yang dihuni atau dimiliki oleh warga kurang mampu memiliki multidimensional. Oleh karenanya, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya.
Setelah perbaikan RTH, Pemkot akan melanjutkan programnya terkait masalah pendidikan dan kesehatan  bagi warga penghuni RTH tersebut. (jim)       

Penguatan Kerukunan Umat Beragama

Keberagaman etnis dan agama yang ada di Kota Pontianak perlu adanya pembinaan kerukunan umat beragama dalam suatu wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Demikian diungkapkan Wakil Walikota Pontianak, Paryadi saat membuka kegiatan Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Pontianak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selasa (12/6) di aula Kantor Lurah Tengah Kecamatan Pontianak Kota. Kegiatan ini dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi keagamaan.
            “Keberhasilan mengelola kerukunan umat beragama ini bisa menjadi syiar dan publikasi kepada masyarakat luar bahwa kita mampu dan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang dikenal sebagai masyarakat yang heterogen,” ujar Paryadi.
            Menjaga kerukunan umat beragama bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja tetapi juga seluruh masyarakat. “Perlu keterlibatan yang aktif dari seluruh masyarakat Kota Pontianak dalam menjaga kerukunan umat beragama,” katanya.
Menurut Paryadi, prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah berupaya mengecilkan atau meminimalisir perbedaan-perbedaan yang ada. Mengecilkan dalam artian jika ada persoalan bukan berarti mengecilkan persoalan itu tetapi bagaimana berupaya persoalan-persoalan tersebut ditangani oleh masyarakat yang ada. “Carilah persamaan-persamaan karena jika mencari perbedaan maka pasti akan banyak sekali perbedaan-perbedaan apalagi persoalan perbedaan agama atau etnis,” tuturnya.
Persamaan-persamaan itu, menurut Paryadi, yakni persamaan saling membutuhkan kehidupan yang tenang, hidup yang harmonis, suasana yang nyaman dan persamaan lainnya. “Nah, itulah persamaannya, bukan dalam konteks yang membuat persoalan,” tukasnya.
Dengan mencari persamaan, maka akan muncul sebuah kedekatan hubungan, kedekatan dalam sosialisasi dan komunikasi antar umat beragama. “Karena seandainya kita membatasi diri maka yang muncul biasanya adalah streotip atau pandangan-pandangan yang buruk oleh sebuah agama atau komunitas,” jelasnya.
Pola gotong royong juga turut membangun kebersamaan dalam masyarakat. Misalnya membersihkan lingkungan sehingga antara warga masyarakat saling berkomunikasi dan terjalin kedekatan hubungan. Pertemuan-pertemuan rutin tingkat RT juga merupakan wadah untuk memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. “Inovasi yang dilakukan Kelurahan Tengah dalam membangun kerukunan umat beragama ini perlu ekstra sehingga memberikan contoh kepada masyarakat-masyarakat lainnya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Pontianak, Indra Yuana mengatakan, pembinaan kerukunan umat beragama sebagai inovasi Kelurahan Tengah merupakan hal yang positif untuk terciptanya kerukunan umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang agamis, harmonis, aman, tentram dan damai bagi para pemeluk agama. “Diharapkan dengan pertemuan ini bisa mewujudkan dan meningkatkan kerja sama yang harmonis antara umat beragama dan mendorong terciptanya iklim peribadatan yang damai di Kota Pontianak,” pungkasnya. (jim)

TMMD Akselerasi Pembangunan Daerah

Sebagai bentuk kepedulian TNI dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, Kodim 1207/Pontianak sebagai salah satu pelaksana kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan ke 88 Tahun Anggaran 2012 telah melakukan pembangunan rabat beton di Jalan Disbun I dan rehab Masjid Nurul Iman Komplek Perumahan Sejahtera III Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.
            Kegiatan TMMD Imbangan ini ditutup dengan menggelar upacara di halaman Kantor Camat Pontianak Tenggara, Selasa (12/6) dihadiri Komandan Kodim 1207/Pontianak, Letkol Inf Drajad Brima Yoga. Wakil Walikota Pontianak, Paryadi sebagai inspektur upacara mengatakan, TMMD merupakan cara yang paling tepat dan strategis dihadapkan dengan kondisi pembangunan bangsa. “Baik dalam dimensi pembangunan maupun pemerataan serta merupakan program lintas sektoral yang melibatkan TNI, departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pemerintah daerah serta segenap komponen masyarakat,” ujar Paryadi.
            Dia berharap, dari beberapa aspek pembangunan yang telah dicapai selama pelaksanaan TMMD ini, bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat terutama bagi kepentingan kemajuan daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan. “Hasil dari kegiatan TMMD ini menunjukkan betapa tingginya manfaat dari kegiatan ini untuk menunjang proses percepatan pembangunan di daerah, baik dari aspek pembanguna fisik berupa rehabilitasi sarana prasarana maupun aspek pembangunan non fisik,” katanya.
            Selain itu, kegiatan TMMD Imbangan ini juga diharapkan dapat meningkatkan budaya gotong royong serta memantapkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di daerah ini. “Tentunya ini akan menjadi perekat integrasi bangsa yang kokoh dalam rangka menjaga kekuatan bangsa dan mewujudkan ketahanan wilayah,” tuturnya.
            TMMD Imbangan ini dilaksanakan selama 21 hari dengan sasaran pembangunan fisik maupun non fisik dengan melibatkan para prajurit TNI/Polri yang tergabung dalam satuan tugas Manunggal Membangun Desa ke 88 bekerja sama dengan masyarakat setempat serta instansi terkait. Upacara ditutup dengan penandatanganan naskah berita acara penyerahan hasil TMMD Imbangan oleh Komandan Kodim 1207/Pontianak dan Wakil Walikota Pontianak. (jim)
           

Perlu Kebersamaan Pertahankan WTP

Target Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemkot telah tercapai. Untuk mempertahankannya, perlu adanya kebersamaan dari seluruh jajaran dan staf di lingkungan Pemkot Pontianak. Demikian diungkapkan Walikota Pontianak, Sutarmidji saat acara syukuran dan senam pagi bersama seluruh pegawai dalam rangka keberhasilan Pemkot meraih predikat WTP, Minggu (10/6) di halaman parkir Kantor Walikota.
            “Untuk mempertahankan predikat WTP itu tidak gampang karena yang dikelola lebih banyak sedangkan sumber daya manusia yang ada terbatas sehingga saya mengajak jajaran Pemkot untuk memaksimalkan kebersamaan dan tekad dalam mempertahankan WTP siapapun walikotanya nanti,” ujar Sutarmidji.
            Dia berharap, predikat WTP yang sudah disandang Pemkot ini harus bisa terus dipertahankan, tidak hanya di bawah kepemimpinannya sebagai walikota namun hingga masa kepemimpinan walikota mendatang. “Upaya ini akan terus kita lakukan dengan memupuk kebersamaan antar seluruh susunan SKPD dan staf melalui kegiatan-kegiatan seperti ini baik itu senam bersama maupun silaturrahmi. Kalau perlu kegiatan seperti ini dilaksanakan tiga bulan sekali,” ungkapnya.
            Dia menambahkan, kegiatan senam bersama ini sengaja digelar untuk memupuk kebersamaan sekaligus mempererat tali silaturrahmi antar pegawai di lingkungan Pemkot. Lokasi kantor atau SKPD Pemkot tidak seluruhnya berada dalam satu lingkungan sehingga perlu adanya kegiatan seperti ini sebagai wadah bagi seluruh pegawai untuk berkumpul dalam kebersamaan. “Dengan senam atau olahraga bersama ini kita bisa saling mempererat tali silaturrahim sehingga pekerjaan-pekerjaan bisa berjalan dengan baik,” katanya.
            Menurut Sutarmidji, pengelolaan keuangan pemerintahan tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus secara komprehensif karena antara satu dengan yang lain saling berhubungan. “Semua dinas dan SKPD harus saling menopang. Dan Alhamdulillah semuanya sudah bisa kita lakukan dan koordinasikan sehingga bapak ibu pimpinan SKPD beserta seluruh staf sudah bisa menjalankan amanah minimal dalam pengelolaan APBD dan pencatatan atau penglolaan aset dianggap sudah memadai,” paparnya.
            Kendati demikian, dia meminta seluruh jajarannya tidak harus berpuas diri. Untuk itu, tak henti-hentinya dia mengajak seluruh staf dan jajaran semakin meningkatkan kebersamaan agar predikat WTP dalam pengelolaan anggaran bisa dipertahankan seterusnya siapapun walikota mendatang. “Saya berharap semuanya sudah semakin bisa memperbaiki sistem. Saya yakin kita bisa kalau kita mau. Hindari penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan anggaran  maupun pengelolaan pendapatan agar semuanya bisa selamat,” pungkasnya.
            Senam bersama ini ditutup dengan pembagian hadiah doorprize bagi peserta yang beruntung. Walikota Pontianak juga ikut menghibur dengan menyanyi dan joget bersama seluruh staf. (jim)

Followship

 
 

© Bluberry Template Copyright by Kota Pontianak

Template by Blogger Templates | Blog-HowToTricks