Pelatihan
manajemen shelter ini digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja sama
dengan Kementerian Sosial RI dan International Catholic Migration Commission
(ICMC). Tujuan digelarnya pelatihan manajemen shelter ini agar para penyedia
layanan bagi korban perdagangan orang memahami dan memiliki kemampuan dalam
pengelolaan dan penanganan terhadap korban perdagangan orang. Selain itu juga
sebagai upaya optimalisasi pelayanan dan keterampilan petugas-petugas pemberi
layanan dalam upaya pemenuhan hak dasar anak dan mewujudkan kesejahteraan
sosial anak.
Paryadi
menambahkan, persoalan perdagangan orang ini perlu tindakan yang konkret dari
semua pihak, tidak hanya sekedar meluapkan dari sisi humanisme saja. Apalagi
Pontianak sebagai ibu kota provinsi menjadi tujuan urbanisasi dari sebagian
orang. Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena urbanisasi rentan
terjadinya tindakan perdagangan orang. Namun demikian, dengan adanya Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diterapkan Kota Pontianak dapat
mencegah terjadinya perdagangan manusia. “Maraknya perdagangan orang karena mereka
yang berasal dari luar Kalimantan Barat (Kalbar) bekerja ke negara tetangga masuk melalui Kalbar,”
ungkapnya.
Dia
berharap, pelatihan ini bisa menjadi motor penggerak bagi para pekerja sosial
maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk ikut peduli dalam penanganan
persoalan-persoalan anak dan perdagangan manusia.
Atas
nama Pemkot, Paryadi mengungkapkan apresiasinya kepada para peserta yang
umumnya pekerja sosial ini karena telah meluangkan waktunya mengikuti pelatihan
manajemen shelter sehingga partisipasi lembaga penyedia layanan bagi korban
perdagangan manusia ini turut membantu Pemkot dalam penanganan
persoalan-persoalan sosial khususnya perdagangan manusia yang kerap menjadikan
anak sebagai korban. “Anak-anak inilah yang akan menggantikan kita sebagai generasi
penerus bangsa,” pungkasnya. (jim)
0 komentar:
Posting Komentar