Menurut dia, pakta integritas yang ditandatangani itu, merupakan turunan dari menteri, gubernur dengan kepala daerah, kepala daerah dengan kepala SKPD dan kemudian kepala SKPD dengan staf. Bahkan, pakta integritas yang dibuat untuk Pemkot isinya lebih detil. Pakta integritas ini bertujuan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah.
Sutarmidji berharap, kinerja jajaran Pemkot Pontianak semakin hari semakin baik, begitu juga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan dan bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. “Saya berharap semua jajaran Pemkot Pontianak harus selalu jeli dan melihat perkembangan dalam capaian-capaian yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dalam rangka untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” harapnya.
Dia juga menilai, Pemkot sudah melakukan capaian-capaian kinerja yang baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot cukup tinggi.
Selain itu, Sutarmidji meminta kepada Bappeda Kota Pontianak untuk merumuskan seluruh SKPD menunjuk satu kelurahan sebagai binaannya. “Dan jadikan program unggulan dari SKPD tersebut kepada kelurahan yang menjadi binaan dia, dengan menjadikannya kelurahan percontohan,” jelasnya.
Sebagai yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kota ini, jajaran Pemkot juga dimintanya untuk lebih peka dan tahu persis apa yang terjadi di lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan dan apa yang terjadi di Kota Pontianak ini. (jm)
0 komentar:
Posting Komentar